Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dijelaskan bahwa “Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas.” Berdasarkan pernyataan diatas, kasus sengketa tanah tidak perlu dibawa ke lembaga pengadilan karena penyelesaianya bisa dilakukan secara inisiatif dari kementerian atau pengaduan masyarakat.

• Langkah-Langkah Pengaduan Penyelesaian Sengketa Tanah

Untuk melakukan pengaduan penyelesaian sengketa tanah setidaknya harus menyediakan identitas pengadu dan uraian kasus yang singkat, sedangkan untuk persyaratanya sudah tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 11/2016 yang menyatakan “ Pengaduan harus dilampiri dengan fotocopy identitas pengadu, fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan, data pendukung atau bukti-bukti lainya yang terkait dengan pengaduan.”

Semua berkas persyaratan akan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat dan situs kementerian. Apabila berkas pengaduan memenuhi syarat, maka pihak pengadu akan mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan. Dan apabila pengaduan tidak memenuhi syarat, maka berkas pengaduan akan dikembalikan kepada pihak pengadu dengan alasan yang tertulis jelas. Hal ini telah tercantum di dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria No. 11/2016.

• Jangka Waktu Proses Pengaduan

Di dalam Pasal 28 ayat (1) telah dijelaskan terkait pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat, atau perubahan data yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan cara memerintahkan pejabat atau petugas yang berwenang untuk menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dimohon menyerahkan sertifikat hak atas tanah dalam jangka waktu 5 hari kerja.

Selanjutnya di dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan “Kepala Kantor Pertanahan akan melaksanakan pengumuman terkait pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat atau perubahan data di kantor pertanahan dan balai desa atau kelurahan setempat dalam jangka waktu 1 bulan.

Demikian penjelasan tentang penyelesaian sengketa tanah tanpa melibatkan lembaga pengadilan, semoga artikel ini bermanfaat dan membantu untuk menyelesaikan sengketa tanah yang anda hadapi sekarang ini dalam bentuk informasi, ilmu, pengetahuan ataupun wawasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Powered by